TERBIT.ID, Sukabumi - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sukabumi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) selama dua hari, Rabu dan Kamis, 21–22 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Augusta, Jalan Raya Cikukulu No. 72, Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak 58 desa dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Panitia, Timan Sutiman, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi para kader, terutama dalam mendukung program konvergensi stunting.
"Alhamdulillah, hari ini kami bisa menyelenggarakan pelatihan bagi KPM yang menjadi garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan Permendes 2019, KPM dibentuk sebagai kader khusus di desa, dan sangat penting diberikan pelatihan agar memahami sistem pelaporan melalui aplikasi Electronic Human Development Worker (EHDW) yang telah dibakukan oleh Kementerian Desa," ujar Timan, kepada terbit.id, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan bahwa keberadaan kader yang kompeten merupakan modal utama dalam penanganan stunting di tingkat desa. Timan juga berharap desa-desa lain yang belum ikut serta bisa segera menyelenggarakan pelatihan serupa agar seluruh KPM di Kabupaten Sukabumi memiliki kapasitas yang mumpuni.
"Kami bergerak dalam rangka ibadah dan kemanusiaan. Kita ingin mencetak generasi yang sehat dan cerdas menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkas Timan.
Sementara itu, Analis Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Ade Nurjamilah, menekankan pentingnya kemampuan analisa bagi para KPM sebelum melakukan intervensi.
"KPM di setiap desa harus mampu menganalisa terlebih dahulu masalah utama stunting di wilayahnya. Intervensi harus disesuaikan dengan hasil analisa, bukan asumsi," jelas Ade. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dengan bidan desa dan puskesmas setempat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ade juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Dinas Kesehatan masih menunggu hasil survei stunting tahun 2024. Hasil terakhir pada 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 27%. Adapun target nasional yang tercantum dalam RPJMN adalah penurunan stunting menjadi 18% pada 2025 dan 14% pada 2029.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para KPM dapat lebih aktif, mandiri, dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah. (R.Cking).
