terbit.id, Sukabumi - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mendorong peningkatan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi agar dapat mencapai minimal 80 persen. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan sosialisasi program kesehatan bersama mitra kerja Komisi IX di kawasan Wisata Masjid Perahu, Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti ratusan peserta dari tiga kecamatan, yakni Cicurug, Cidahu, dan Parungkuda. Dalam kegiatan itu, Zainul Munasichin, menyampaikan tiga program sekaligus yang menjadi fokus sosialisasi bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Program tersebut meliputi sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bersama Kementerian Kesehatan, sosialisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan, serta sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional.
Zainul mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini saya dari Komisi IX DPR RI Fraksi PKB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama mitra kami. Ada tiga program yang kita sampaikan, pertama dengan Kementerian Kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS agar masyarakat semakin menguatkan perilaku hidup sehat,” ujar Zainul kepada terbit.id, Sabtu (7/3/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat ramai diperbincangkan masyarakat.
“Kedua kami sosialisasi dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya terkait pemutakhiran data peserta JKN. Kemarin sempat ramai karena ada sekitar 11 juta PBI yang dinonaktifkan, sehingga masyarakat perlu tahu kenapa sampai terjadi penonaktifan dan bagaimana prosedur untuk melakukan reaktivasi agar kepesertaan JKN bisa aktif kembali,” jelasnya.
Menurutnya, sebagian besar penonaktifan PBI berkaitan dengan pembaruan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil ekonomi. Warga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tidak lagi masuk kategori penerima bantuan iuran.
“Penonaktifan itu terkait soal desil. Ada warga yang dianggap sudah mampu sehingga harus keluar dari PBI. Namun kita berharap sebelum dilakukan penonaktifan seharusnya ada sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat juga menyampaikan apresiasi karena kini mereka lebih memahami prosedur untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS.
“Masyarakat tadi menyampaikan terima kasih karena sekarang mereka jadi paham bagaimana prosedur untuk melakukan reaktivasi agar kepesertaan JKN bisa aktif kembali,” tambahnya.
Zainul juga menjelaskan bahwa tingkat keaktifan peserta BPJS di Kabupaten Sukabumi saat ini masih berada di bawah 80 persen, sehingga daerah tersebut masih berstatus Universal Health Coverage (UHC) non prioritas.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan beberapa daerah yang telah mencapai UHC prioritas dengan tingkat keaktifan peserta BPJS di atas 80 persen.
“Kalau di daerah yang sudah UHC prioritas, masyarakat yang mengurus BPJS hari ini maka hari ini juga langsung aktif. Tetapi kalau di daerah yang masih UHC non prioritas seperti Kabupaten Sukabumi, masyarakat yang baru mendaftar harus menunggu sekitar 14 hari baru kepesertaannya aktif,” ungkap Zainul.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat terus meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS agar mencapai minimal 80 persen sehingga status UHC prioritas dapat diraih.
“Kedepan kita berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa meningkatkan persentase kepesertaan BPJS hingga mencapai 80 persen. Bahkan kita juga akan mendorong ke pemerintah pusat agar kuota PBI untuk Kabupaten Sukabumi bisa ditambah,” ujarnya.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Zainul, sosialisasi ini penting dilakukan karena sebelumnya sempat muncul berbagai keluhan dari masyarakat terkait standar menu dalam program tersebut.
“Kita juga sosialisasi program Makan Bergizi Gratis karena sebelumnya ada banyak komplain dari masyarakat, terutama terkait standar menu di bulan puasa. Bahkan sempat viral karena dianggap tidak sesuai antara menu yang diberikan dengan nilai harga dari standar Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Program ini sangat baik karena selain untuk mengatasi persoalan stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak, juga dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui ekosistem rantai pasok pangan untuk dapur program tersebut,” kata Zainul.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah.
“Dengan tujuan mulia ini kita perlu kawal bersama. Kita jaga kualitas menunya dan kita dorong agar masyarakat bisa menjadi bagian dari rantai pasok pangan di masing-masing daerah,” pungkasnya. (R.Cking).
