TERBIT.ID, Sukabumi– Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan petani turun ke jalanan Sukabumi pada peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/09/2025). Aksi ini digalang oleh DPC GMNI Sukabumi Raya, DPC SPI Sukabumi, Fraksi Rakyat, serta PC IMM Sukabumi Raya, dengan satu tuntutan utama: reforma agraria sejati dan penertiban tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang kembali dikuasai pengusaha.
Massa bergerak menggunakan mobil dan sepeda motor menuju Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Cisaat, untuk menyuarakan keresahan rakyat.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Arif Gunawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan konsolidasi gerakan rakyat untuk menagih janji negara.
“Kami hadir sebagai penyambung lidah rakyat. Hari Tani bukan perayaan kosong, tapi momentum untuk menegaskan bahwa hak-hak petani harus dibela,” tegas Arif di tengah kerumunan massa.
Senada dengan itu, Koordinator DPC SPI Sukabumi, Rojak Daud, mengkritik keras kelalaian BPN dalam menangani berakhirnya masa HGU perusahaan. Ia menyebut kedaulatan pangan dan reforma agraria sejati tidak boleh lagi ditunda.
“Banyak HGU di Sukabumi sudah berakhir. Ada yang habis 29 tahun, 20 tahun, bahkan sejak 2013. Faktanya, tanah itu sudah dikuasai dan dimanfaatkan petani turun-temurun. Tapi tiba-tiba ada klaim pengusaha, bahkan praktik jual beli lahan, padahal HGU-nya sudah putus hukum. Ini dibiarkan oleh BPN,” jelas Rojak.
Dugaan Oknum Dewan Membekingi Pengusaha
Rojak Daud membeberkan beberapa kasus konflik agraria yang mendesak. Salah satunya di Kecamatan Lengkong, Nagawarna, di mana sekitar 320 hektare lahan yang sudah dikelola petani sejak 2011 kini diperebutkan pengusaha. Kasus serupa terjadi di Kecamatan Jampang Tengah, melibatkan 1.600 hektare tanah dengan HGU yang habis pada 2016 namun kini kembali dipermasalahkan.
Lebih lanjut, ia bahkan menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum legislatif dalam konflik lahan ini.
“Petani sudah lama menguasai tanah dengan itikad baik sesuai amanat undang-undang. Tapi yang terjadi, mereka malah diusir. Bahkan isu di lapangan menyebut ada anggota DPRD yang ikut membacking pengusaha. Ini bukan sekadar konflik tanah, tapi pengkhianatan terhadap rakyat,” bebernya.
Aksi ini, menurut Rojak, dipastikan akan menjadi desakan keras agar Pemerintah Daerah dan Pusat segera menertibkan tanah-tanah bekas HGU dan memastikan hak hidup petani tidak lagi digadaikan.
BPN Berkomitmen Gandeng Bupati Cek Lapangan
Menanggapi tuntutan massa, Kepala BPN Sukabumi, Wendi Isnawan, menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang kondusif.
“Alhamdulillah, penyampaian aspirasi hari ini berlangsung kondusif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan petani. Kita harus terus menjaga kondusifitas,” kata Wendi Isnawan usai aksi.
Wendi menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan dibahas dan ditindaklanjuti bersama Bupati Sukabumi selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Nanti hal-hal yang menjadi tuntutan akan kita diskusikan dan ditindaklanjuti bersama Bapak Bupati. Bahkan kalau memungkinkan, aspirasi-aspirasi ini bisa dibahas dalam forum resmi agar lebih jelas,” ujarnya.
Meskipun baru menjabat satu bulan, Wendi berkomitmen untuk segera mengambil langkah konkret.
“Insya Allah kita akan turun ke lapangan bersama Pak Bupati. Kita bisa cek lokasi, lihat kondisi fisiknya, dan memastikan izin-izin yang ditempuh sudah sesuai aturan. Dengan begitu, semua aspirasi bisa ditangani secara langsung dan transparan,” pungkas Wendi.(FKR)
