TERBIT.ID, Sukabumi - Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) disorot tajam karena utangnya yang terus naik sementara laba perusahaan justru menurun drastis. Situasi ini dinilai janggal mengingat PLN memegang hak monopoli atas kelistrikan di Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik sebesar Rp56,2 triliun dari tahun 2023 yang sebesar Rp655 triliun. Kenaikan ini setara dengan Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar setiap harinya.
"Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari," seperti dikutip dari inilah.com pada Selasa (12/08/2025).
Rincian utang tersebut menunjukkan kenaikan baik pada utang jangka pendek maupun jangka panjang. Utang jangka pendek naik dari Rp143,1 triliun (2023) menjadi Rp172 triliun (2024).
Utang jangka panjang, naik dari Rp511,8 triliun (2023) menjadi Rp539,1 triliun (2024).
Selain masalah utang, laba PLN juga mengalami penurunan signifikan. Laba perusahaan anjlok dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Penurunan ini mencapai Rp4,3 triliun.
"Laba PLN pada 2023 sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun," ungkap Uchok.
Uchok membandingkan kondisi keuangan PLN yang memburuk ini dengan perlakuan perusahaan terhadap konsumen. Masyarakat yang telat membayar listrik atau lupa mengisi token listrik dikenakan denda atau listriknya langsung padam.
Melihat kondisi ini, Uchok mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan direksi PLN yang dipimpin oleh Darmawan Prasodjo. Ia menilai direksi saat ini tidak becus dalam mengelola perusahaan dan sudah terlalu lama menjabat.
"Harus ada penyegaran direksi PLN. Gant dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama berkuasa, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong," imbuhnya.
Selain itu, Uchok juga meminta Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan perjalanan pribadi Direktur Utama PLN ke luar negeri yang dibiayai oleh perusahaan.
Uchok menyebutkan adanya informasi bahwa Dirut PLN melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, saat masa siaga Natal dan Tahun Baru. "Perjalanan ini diduga sebagai modus perjalanan dinas fiktif di tengah kondisi keuangan perusahaan yang kurang sehat," pungkasnya.(FKR)
