Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 jo. Nomor 421.3/Kep.346-Disdik/2025 yang menjadi dasar hukum program PAPS ini, bertujuan untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri. Namun, bagi sekolah swasta, kebijakan ini justru menimbulkan tantangan berat.
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMK Kota Sukabumi, Budi Supriadi, mengungkapkan bahwa dari 25 SMK swasta yang ada, total siswa baru yang diterima tahun ini berjumlah 1.325 orang. Angka ini bervariasi, ada sekolah yang menerima hingga 200 siswa, ada juga yang hanya 100 siswa.
"Sayangnya, ada delapan sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 10 orang," kata Budi kepada terbit.id pada Sabtu (09/08/2025).
Meskipun demikian, Budi berharap sekolah-sekolah tersebut tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar agar siswa yang sudah terdaftar tidak dirugikan.
Budi juga menyatakan dukungan terhadap program PAPS pemerintah untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, namun menyayangkan pihak sekolah swasta dan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
"Padahal, jika kami diajak berkomunikasi, kami juga siap membantu pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah ini," tegas Budi.
Kondisi serupa dialami oleh SMA swasta di Kota Sukabumi. Ketua FKSS SMA Kota Sukabumi, Zainal Arifin, menyebutkan bahwa dari 14 SMA swasta yang tergabung dalam forum, total siswa baru yang diterima hanya 480 orang.
"Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan sekolah negeri, di mana satu sekolah saja bisa menerima 600 siswa," ujar Zainal.
Zainal menambahkan, ada beberapa SMA swasta yang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang hanya mendapatkan satu siswa baru.
"Ada yang hanya 1 orang, ada yang 4 orang, ada juga yang 5 orang. Inilah kondisi penerimaan siswa baru tahun ini," katanya.
Menanggapi hal ini, FKSS SMA Kota Sukabumi, yang merupakan bagian dari FKSS Jawa Barat, menyatakan akan tetap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Zainal berharap, ke depannya sekolah swasta dapat dilibatkan dalam upaya mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah.
"Kami adalah bagian dari lembaga yang sama-sama ingin mencerdaskan rakyat Indonesia. Tentu masalah putus sekolah harus diselesaikan. Namun, jika kami tidak dilibatkan, yang terjadi adalah kondisi seperti ini, di mana jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta jauh menurun dibanding tahun lalu," tutup Zainal.(FKR)
