TERBIT.ID, Jakarta - Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel terus digelorakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, KPK Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama Bupati dan Sekretaris Daerah menghadiri Rapat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Rakor ini dihadiri para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur dari wilayah kerja Direktorat Wilayah II yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, turut hadir bersama Bupati Sukabumi dan Sekretaris Daerah dalam kegiatan strategis ini.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dibuka secara resmi dengan sambutan Pimpinan KPK serta keynote speech oleh Gubernur DKI Jakarta. Dalam momen tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi sebagai bentuk representasi daerah.
Dalam sesi diskusi, hadir sejumlah narasumber dari lembaga strategis nasional, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bappenas, BPKP, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI. Para pembicara memaparkan strategi pemberantasan korupsi, efektivitas pengelolaan belanja daerah, peningkatan transparansi pelayanan publik, hingga penguatan indeks integritas nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan dukungannya terhadap upaya KPK dalam membangun sinergi antarlembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi.
“Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, baik di level legislatif maupun eksekutif daerah. Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi siap bersinergi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi Azhar Mutawali.
Menurutnya, kehadiran dalam forum ini juga menjadi bentuk nyata komitmen lembaga legislatif untuk bersama-sama menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pihak KPK menegaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi seperti ini akan terus dilakukan secara berkala guna memperkuat sinergi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Koordinasi lintas lembaga ini dinilai penting sebagai tindak lanjut dari pelantikan kepala daerah baru di berbagai wilayah, sekaligus sebagai langkah penguatan sistem antikorupsi di daerah.
Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dan diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi bagian dari kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK. (R.Cking).
