TERBIT.ID ■ BOGOR — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi dan akses pekerjaan bagi orang yang telah menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya membantu mereka kembali produktif dan mandiri secara ekonomi.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kemnaker dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).
Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (11/8).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan orang yang telah menyelesaikan rehabilitasi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kembali berkontribusi di masyarakat.
"Pemulihan bukan akhir dari proses. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka perlu memiliki kesempatan untuk kembali bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri," kata Yassierli.
Menurut dia, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis, tetapi juga dukungan setelah seseorang kembali ke lingkungan sosial.
Dukungan tersebut, katanya, diperlukan agar mereka dapat memperoleh penghasilan, membangun kembali kepercayaan diri dan menjalani kehidupan secara mandiri setelah rehabilitasi.
Kemnaker akan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan tersebut diharapkan membantu peserta memasuki pasar kerja berdasarkan keterampilan dan bidang yang diminati.
"Yang kami siapkan bukan hanya pelatihannya, tetapi juga bagaimana setelah memiliki kompetensi mereka bisa mendapatkan akses menuju pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri," kata Yassierli.
Bagi mereka yang memilih bekerja sebagai karyawan, Kemnaker dapat memfasilitasi penempatan dengan mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan pemberi kerja.
Sementara bagi peserta yang memilih berwirausaha, pembekalan dapat mencakup keterampilan teknis, pengetahuan kewirausahaan dan pendampingan sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan.
Yassierli mengatakan keberlanjutan program tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga rehabilitasi dan masyarakat. Menurut dia, lingkungan yang inklusif diperlukan agar orang yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat kembali menjalani kehidupan sosial tanpa stigma.
Ia mengatakan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas peluang bagi penyintas penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh keterampilan, memasuki dunia kerja atau membangun usaha.
"Kesempatan kedua harus kita berikan. Ketika mereka sudah menjalani proses pemulihan, kita perlu memastikan ada jalan bagi mereka untuk kembali produktif dan mandiri," kata Yassierli.
Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan penanganan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pencegahan hingga pemberantasan.
"BNN tidak bisa hadir sendiri dalam hal ini. Karena itu, kolaborasi dan dukungan dari kementerian serta lembaga terkait menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika," kata Suyudi.
Ia mengatakan sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendukung upaya menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, kuat dan produktif.(Hd)
