terbit.id, Sukabumi - Pemerintah Desa Tenjoayu menggelar Musyawarah Desa (Musdes) laporan tahunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tenjoayu Sukses Mandiri tahun anggaran 2025 sekaligus membahas rencana program kerja 2026. Dalam forum tersebut, BUMDes dinilai sehat karena mampu menunjukkan transparansi dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kegiatan Musdes yang berlangsung di Aula Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/4/2026), menjadi momentum evaluasi sekaligus perencanaan arah pengembangan BUMDes ke depan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Andryana Subandi, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban BUMDes merupakan amanah regulasi yang harus dijalankan secara konsisten.
“Ini menyangkut pertanggungjawaban. Amanah dari PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2021, bahwa BUMDes wajib melaporkan hasil usahanya. Ketika itu dilakukan secara rutin, berarti transparan dan akuntabel, sehingga bisa dinilai sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian kesehatan BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup lima aspek utama, mulai dari kelembagaan, jenis usaha, hingga sistem pelaporan.
Secara kelembagaan, lanjut Andryana, BUMDes Tenjoayu telah memenuhi syarat, seperti memiliki badan hukum, klasifikasi usaha (KBLI), serta visi dan misi yang jelas dalam mendorong kemajuan desa.
Di sisi usaha, BUMDes Tenjoayu saat ini mengembangkan beberapa unit, di antaranya sektor jasa berbasis kerja sama, dan produksi air minum dalam kemasan, serta rencana peluncuran greenhouse. Menurutnya, setiap unit usaha harus dijalankan dengan perencanaan matang.
“Usaha itu harus jelas business plan-nya. Kalau rugi, untuk apa dipaksakan? Jadi harus ada strategi, manajemen, dan analisis kelayakan,” katanya.
Dari sisi keuangan, ia menilai kinerja BUMDes cukup positif karena telah mampu menyumbang PADes. Hal ini menjadi indikator penting bahwa BUMDes berada dalam kondisi sehat.
“Kalau sudah bisa berkontribusi terhadap PADes, itu indikator sederhana bahwa BUMDes tersebut sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andryana menuturkan bahwa pengembangan usaha ke depan juga diarahkan pada perluasan pasar, termasuk peluang memasok produk ke berbagai program atau pihak ketiga. Namun, ia mengingatkan pentingnya penguatan aspek legal melalui nota kesepahaman (MoU).
“Harus ada kejelasan hak dan kewajiban, termasuk bagi hasil dan kondisi force majeure. Jangan sampai ketika produk tidak diterima, BUMDes yang disalahkan,” jelasnya.
Terkait pembinaan, ia menekankan bahwa pengembangan BUMDes tidak bisa dilakukan secara sektoral oleh DPMD semata, melainkan harus melibatkan berbagai dinas sesuai jenis usaha yang dijalankan.
“Kalau peternakan, ya dinas peternakan. Kalau pertanian, ya dinas pertanian. Jadi hari ini BUMDes tidak lagi sektoral, tapi lintas sektor,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, fokus pengembangan BUMDes akan tetap mengacu pada program tematik, khususnya ketahanan pangan dan hewani yang bersumber dari APBDes dan disesuaikan dengan potensi desa.
Sementara itu, secara umum, DPMD Kabupaten Sukabumi menilai perkembangan BUMDes di wilayahnya cukup positif. Bahkan, salah satu BUMDes bersama (BUMDesma) di Kabupaten Sukabumi berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, BUMDesma kita sudah menjadi pilot project nasional, bahkan meraih juara dua tingkat nasional. Artinya pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan,” ungkap Andryana, kepada terbit.id
Ia pun berharap, ke depan BUMDes di Kabupaten Sukabumi dapat terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Ini ikhtiar bersama, tidak bisa instan. Tapi kita harus optimis, karena kebijakan ini berlaku secara nasional dan kita terus menyesuaikan dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (R.Cking).
