terbit.id, Sukabumi -Tiga anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cidahu tahun 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Kehadiran para legislator ini diharapkan mampu mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur, irigasi, serta penguatan agroindustri dan pariwisata.
Musrenbang Kecamatan Cidahu dipimpin langsung oleh Camat Cidahu Tamtam Alamsyah, didampingi Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yakni Tedi Setiadi (Fraksi Gerindra), Hendra Purnama (Fraksi PKS), dan Aang Herlan Hudaya (Fraksi PKB), delapan kepala desa se-Kecamatan Cidahu, para UPTD, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur lintas organisasi.
Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penyiapan Ekosistem untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.” Tema tersebut disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi, menegaskan pentingnya mekanisme pengusulan aspirasi yang dilengkapi dokumen resmi agar dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
“Saya sudah sedikit banyak menjelaskan kepada masyarakat tentang cara mengusulkan aspirasi. Silakan para kepala desa maupun tokoh masyarakat menyuarakan aspirasinya, tapi harus dilengkapi dengan dokumen dan proposal agar bisa dikawal,” ujar Tedi.
Ia menegaskan, sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, dirinya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Cidahu.
“Insya Allah saya siap memperjuangkan apapun aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Cidahu. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan di tahun 2026 ini mulai ada pembangunan yang signifikan,” katanya.
Tedi juga menginformasikan bahwa DPRD akan membuka akses input usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai 16 Februari hingga 23 Maret 2026.
“Dari tanggal 16 Februari sampai 23 Maret itu bisa input melalui SIPD. Jadi masyarakat bisa mengusulkan melalui jalur musrenbang kecamatan atau melalui kami selaku DPRD. Setelah tanggal 24 Maret sistem akan ditutup kembali,” jelasnya.
Menurutnya, jalur melalui DPRD memungkinkan usulan masuk tanpa harus melalui tahapan birokrasi berjenjang seperti musrenbang kecamatan hingga kabupaten.
“Kalau lewat musrenbang kecamatan ada jalur birokrasinya. Tapi dewan juga punya akses SIPD sendiri. Jadi momen ini bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi demi kepentingan masyarakat,” tambah Tedi.
Sementara itu, Camat Cidahu Tamtam Alamsyah menyampaikan, terdapat 71 usulan dari delapan desa yang masuk dalam Musrenbang tahun 2026. Namun, setelah diverifikasi sesuai kewenangan perangkat daerah dan kamus usulan pembangunan, hanya 17 usulan yang lolos ke tahap berikutnya.
“Total ada 71 usulan dari delapan desa. Setelah diverifikasi sesuai aturan dan kewenangan perangkat daerah, yang masuk tahap berikutnya ada 17 usulan,” ungkap Tamtam.
Ia menjelaskan, mayoritas usulan yang diajukan masih didominasi sektor fisik.
“Yang paling banyak itu infrastruktur, kemudian irigasi. Jadi masih didominasi pembangunan fisik seperti jalan dan pertanian,” jelasnya.
Tamtam menambahkan, penyaringan usulan dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan tema pembangunan tahun ini yang berfokus pada pariwisata, agrobisnis, dan agroindustri.
“Usulan harus sesuai dengan kamus dan tema pembangunan tahun ini. Bukan berarti yang belum masuk tidak akan terakomodir, tapi bisa diusulkan kembali pada tahun berikutnya,” katanya.
Terkait pembangunan Kantor Kecamatan Cidahu, Tamtam mengungkapkan adanya rencana alokasi anggaran sekitar Rp3,4 miliar.
“Alhamdulillah tadi sudah komunikasi dengan Pak Dewan dan Pak Kadis Perkim. Mudah-mudahan di anggaran murni ini harapan masyarakat untuk pembangunan kantor kecamatan bisa terealisasi. Tadi angkanya sekitar Rp3,4 miliar,” ujarnya.
Ia berharap seluruh elemen, termasuk masyarakat, turut mengawal proses penganggaran tersebut agar dapat segera direalisasikan.
“Harapannya semua usulan, baik yang sudah masuk maupun yang belum terakomodir, bisa terealisasi. Apalagi dengan adanya pengurangan anggaran desa, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kehadiran tiga anggota DPRD dalam Musrenbang Kecamatan Cidahu 2026 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif semakin kuat dalam mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat. (R.Cking).
