terbit.id, Sukabumi – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Penegasan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait Rancangan APBD 2026 yang digelar pada Rabu (1/10/2025).
Dalam pandangan umumnya, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Junajah Jajah Nurdiansyah, menyoroti bahwa APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai laporan keuangan, melainkan harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mencerminkan arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“APBD 2026 dituntut lebih responsif, ekspansif, partisipatif, dan akuntabel. Anggaran ini harus memberi bantalan fiskal yang memadai di tengah keterbatasan, agar pembangunan tetap berjalan lancar dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Jajah dalam keterangannya kepada terbit.id.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah tahun 2026 menghadapi tantangan cukup berat. Proyeksi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp3,98 triliun, turun dari Rp4,7 triliun pada KUA/PPAS sebelumnya, dinilai perlu dikaji secara serius.
“Kami meminta penjelasan, apakah sudah ada kajian ilmiah terkait potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bagaimana strategi pemerintah daerah menutup kekurangan anggaran agar pembangunan tidak terganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai belum ideal karena masih didominasi oleh belanja pegawai. Fraksi menilai porsi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat masih belum maksimal.
“Belanja publik seharusnya diarahkan ke sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar habis untuk operasional,” ungkap Jajah.
Sebagai solusi, Fraksi PDIP mengusulkan sejumlah program prioritas yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, di antaranya:
Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, bantuan permodalan, dan akses pasar.
Dukungan bagi sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Alokasi khusus untuk kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Pemberian insentif kesejahteraan bagi guru ngaji dan guru madrasah nonformal.
Selain itu, F-PDIP juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, mulai dari kartu BPJS KIS yang dinonaktifkan secara mendadak, hingga kesulitan pasien BPJS mandiri dalam memperoleh rujukan.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah daerah wajib memastikan seluruh warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan tanpa diskriminasi,” kata Jajah menegaskan.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direvitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan transparansinya.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik serta kontribusi nyata terhadap PAD. Jika tidak sehat, lebih baik dilikuidasi agar tidak menjadi beban keuangan daerah,” ujarnya menambahkan.
Sebagai penutup, Jajah menegaskan kembali bahwa APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil, bukan hanya menggambarkan angka statistik semata.
“Setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Pembangunan jangan hanya diukur dari tabel dan grafik, tetapi dari sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ADV).
