Penetapan ini terkait dengan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023.
Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (07/08/2025).
"Pada hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Sosial Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan," ujar Asep Guntur dalam keterangan resminya pada konferensi pers di Gedung KPK pada Kamis (07/08/2025).
Kasus ini bermula dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diperkuat oleh pengaduan masyarakat.
Warga di daerah melaporkan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan sosial, yang kemudian diselidiki lebih lanjut oleh KPK.
Setelah melakukan penyelidikan umum sejak Desember 2024, penyidik KPK menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup. "Dua hari ke belakang, kami menetapkan dua orang tersangka yaitu HG dan ST dua-duanya anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024," ungkap Asep.
Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana program sosial Bank Indonesia (PSBI) dan penyaluran Jasa Keuangan (PJK) OJK. Proses hukum terhadap kedua legislator ini akan terus berlanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.(FKR)
