TERBIT.ID, Sukabumi - Anggota MPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., mengajak elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) bertema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” yang digelar di Sukabumi, sebagai bagian dari upaya menyerap masukan dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Kegiatan bertema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan" tersebut digelar di taman wisata Oasis Sukabumi, jalan Mayjen H. M. Machfud Cikole, Kota Sukabumi, Jawa barat, pada Kamis (22/5/2025) pagi
Dalam paparannya, Dewi Asmara menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama di era perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini.
“Masyarakat harus memiliki keterampilan adaptif, termasuk dalam bidang kewirausahaan, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang berakar dari semangat gotong royong,” ungkapnya di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan bukan hanya sistem alternatif, tetapi mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil merupakan keniscayaan. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak, seperti penyediaan insentif, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha mikro dan makro.
Dewi Asmara juga mengangkat pemikiran para tokoh bangsa dan akademisi, seperti Drs. Mohammad Hatta, Prof. Armida S. Alisjahbana, dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini, yang sepakat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
“Ekonomi Pancasila harus menjadi sistem yang demokratis dan partisipatif, melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip keadilan sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi acuan utama,” jelas Dewi.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat umum.
Sosialisasi ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk menjadikan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila sebagai kebutuhan strategis dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah Sukabumi.
“Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan bukan sekadar wacana ideal, melainkan kebutuhan riil dalam pembangunan bangsa,” pungkasnya. (R.Cking).
