terbit.id, Sukabumi - Pemerintah Kabupaten Sukabumi merancang belanja daerah sebesar Rp4,240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Rancangan anggaran itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Nota Pengantar Raperda APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (30/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, serta dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan para camat.
Dalam nota pengantar yang disampaikan Wakil Bupati H. Andreas atas nama Bupati Sukabumi, pendapatan daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp4,171 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4,240 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp68,584 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp4,171 Triliun
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, struktur pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi pada 2027 masih didominasi pendapatan transfer sebesar Rp3,266 triliun. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp897,549 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp8 miliar.
Komposisi tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi belanja, anggaran direncanakan terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3,006 triliun, belanja modal Rp556,123 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, serta belanja transfer Rp653,498 miliar.
Secara total, belanja daerah tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, meskipun terdapat pergeseran alokasi di antara jenis belanja.
Untuk pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp88,584 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam rancangan sebesar Rp20 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp68,584 miliar.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa pembahasan Raperda APBD 2027 harus memastikan alokasi anggaran sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2025-2029.
Menurut Budi, program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan harus menjadi acuan dalam menentukan penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaannya dapat mendukung target pembangunan daerah setiap tahun.
“Semua anggaran itu dialokasikan terhadap program-program yang prioritas. Tentunya yang menjadi prioritas dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian tema RPJMD juga jangan dilupakan,” ujar Budi.
Ia menambahkan, target pembangunan tahunan dalam RPJMD perlu mendapat perhatian bersama, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD. Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran dinilai penting agar program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara terarah hingga akhir periode RPJMD.
Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak hanya berkutat pada besaran belanja, tetapi juga pada kesesuaian alokasi dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Agroindustri dan Pariwisata Masuk Arah Pembangunan 2027
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengusung tema pembangunan “Penyiapan Ekosistem Pendukung, untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Tema tersebut diselaraskan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 serta arah pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional pada 2027.
Pemerintah daerah juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program yang didahulukan. Karena itu, alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program yang mendukung pencapaian target pembangunan.
Wakil Bupati H. Andreas menegaskan, penyesuaian maupun efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pelayanan wajib dasar itu tidak bisa kita ubah-ubah, sudah kita penuhi. Anggaran ini juga harus memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas,” kata Andreas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran perlu berjalan beriringan dengan efektivitas program, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah.
Pembahasan Berlanjut Sebelum Penetapan APBD
Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD 2027 menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD. Rancangan tersebut selanjutnya perlu dibahas untuk memastikan kesesuaian pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pembahasan tersebut, arah kebijakan dan alokasi anggaran akan menjadi perhatian untuk memastikan program prioritas daerah tetap sejalan dengan RPJMD, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan sektor strategis.
Besaran anggaran yang direncanakan nantinya menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan pada 2027, dengan pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (R.Cking).
