terbit.id, Sukabumi - DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati sejumlah kebijakan strategis daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026, Senin (16/11/2026). Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Desa dan perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus menata kelembagaan pemerintah daerah. Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 yang memuat sembilan rancangan regulasi prioritas.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi itu dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, serta undangan lainnya.
Dua Raperda yang mendapat persetujuan bersama tersebut masing-masing dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Desa dan Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Raperda tentang Desa merupakan inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, penataan pemerintahan, pemilihan kepala desa, perangkat desa, hingga pengelolaan keuangan dan aset desa.
Selain itu, materi pengaturannya mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama antardesa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, hingga pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Bupati Sukabumi Asep Japar menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih tertib dan profesional.
"Harapan kami, melalui peraturan daerah ini tata kelola pemerintahan desa semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk berinovasi, menggali potensi lokal, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ungkap Asep Japar dalam pendapat akhirnya.
Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 membawa perubahan penting terhadap struktur kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Dalam perubahan tersebut, tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditingkatkan dari Tipologi C menjadi Tipologi A. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang.
Menurut Asep Japar, peningkatan tipologi tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur atau struktur organisasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperjelas pembagian fungsi kerja.
"Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperjelas pemisahan fungsi, sehingga setiap rumpun pekerjaan dapat dikelola secara lebih fokus dan profesional," katanya.
Perubahan regulasi tersebut juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, termasuk penyesuaian formasi jabatan dan kebutuhan kepegawaian.
Sembilan Raperda Jadi Prioritas 2027
Selain menyepakati dua Raperda, rapat paripurna juga menetapkan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menyampaikan bahwa terdapat sembilan Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah tersebut. Lima merupakan prakarsa DPRD, sedangkan empat lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Dari sembilan rancangan tersebut, delapan berstatus Raperda baru dan satu merupakan perubahan regulasi yang telah berlaku.
Lima Raperda prakarsa DPRD meliputi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Tata Kelola, Penyehatan dan Penguatan Peran BUMD, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Adapun empat Raperda prakarsa pemerintah daerah terdiri dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai perencanaan, empat Raperda ditargetkan disampaikan pada triwulan II, empat pada triwulan III, dan satu pada triwulan IV tahun 2027.
Bayu menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah agar proses legislasi berjalan terarah, terpadu, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Penyusunannya mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas, sehingga regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Evaluasi APBD 2027 Ditindaklanjuti
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyelesaikan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya telah membahas hasil evaluasi tersebut pada 12 November 2026.
Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan materi rancangan anggaran sesuai catatan serta rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
Hasil penyempurnaan itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyesuaian terhadap hasil evaluasi gubernur. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Bapemperda, Komisi I, dan Badan Anggaran yang telah terlibat dalam pembahasan berbagai agenda tersebut.
Ia berharap seluruh keputusan yang telah disepakati tidak berhenti pada pemenuhan prosedur legislasi, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Semoga kebijakan yang telah kita sepakati bersama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi," ujarnya.
Selanjutnya, dua Raperda yang telah disetujui bersama akan disampaikan Bupati Sukabumi kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Dengan disepakatinya empat agenda utama dalam rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembentukan regulasi, penataan kelembagaan, serta pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah). (R.Cking).

