terbit.id, Sukabumi - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali turut menyerahkan santunan kepada anak yatim-piatu dan lanjut usia (jompo) dalam kegiatan Gebyar Sipenyu (Gerakan Sadar Membayar Pajak dan Retribusi melalui Pelayanan Rakyat Terpadu) di GOR Venue Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Selain dihadiri Budi Azhar Mutawali, Gebyar Sipenyu juga dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri Subandi, Kejaksaan Negeri Sukabumi, perwakilan Dispenda Provinsi Jawa Barat, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa hingga kepala dusun yang menjadi petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam kesempatan tersebut, Budi Azhar Mutawali bersama unsur pemerintah daerah turut memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim-piatu dan warga lanjut usia. Penyerahan santunan menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang menggabungkan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
Gebyar Sipenyu juga menjadi momentum Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mendorong masyarakat memahami bahwa pajak daerah memiliki keterkaitan dengan pembiayaan pembangunan. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga memperkuat kolaborasi bersama seluruh unsur yang terlibat dalam pemungutan pajak, mulai dari perangkat daerah hingga camat, kepala desa dan kepala dusun. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156 melalui Gebyar Sipenyu tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat pelayanan publik dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah. (R.Cking).
