terbit.id, Sukabumi - Setelah meninjau lokasi banjir di Jalan Cidahu tepatnya di Desa Pondokaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada Senin(11/5/2026) lalu. Wakil Bupati Sukabumi Andreas langsung memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan UPTD Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas penanganan persoalan drainase dan sampah yang menjadi penyebab banjir, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah desa, kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat guna mencari solusi bersama terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Andreas mengatakan pemerintah daerah tengah berupaya merumuskan langkah penanganan yang tepat agar persoalan banjir akibat sampah dan drainase tersumbat bisa segera teratasi.
“Hari ini saya didampingi dari Dinas LH, Dinas PU, ada Pak Kapus, Pak Kades, Pak Sekmat, Pak Babinsa, Pak Bhabinkamtibmas. Kita musyawarah di lingkungan Desa Pondokaso Tonggoh, tapi efeknya untuk Kecamatan Cidahu secara keseluruhan,” ujar Andreas kepada terbit.id
Ia menegaskan, hasil pertemuan tersebut nantinya akan dibawa ke tingkat dinas untuk dibahas lebih lanjut agar menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan.
“Saya sudah merampungkan semuanya dan habis ini akan diskusi kecil, lalu hasil rapat ini akan saya bawa ke dinas. Mudah-mudahan ada solusi ke depan,” katanya.
Menurut Andreas, persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, termasuk tertib dalam membangun dan membuang sampah.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cidahu, membangun harus tertib, membuang sampah juga harus tertib. Permasalahan hari ini tidak hanya diselesaikan pemerintah saja, tapi semua masyarakat harus ikut terlibat menjaga lingkungan,” tegasnya.
Terkait langkah penanganan, Andreas menyebut DLH akan melakukan pengawasan progres pengelolaan sampah sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sementara pihak PU diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sistem drainase di kawasan tersebut.
“Tadi kita bicara soal armada sampah walaupun masih ada kesulitan armada. Apakah perlu penambahan atau sosialisasi agar debit sampah bisa dikurangi dan dikelola dengan baik. Saya juga minta PU mengecek drainase panjang dari mulai SSA sampai Kratindeng untuk dirumuskan penanganannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, gorong-gorong yang sebelumnya dibangun pada 2025 dinilai masih dalam kondisi baik.
“Kalau kaitan gorong-gorong tahun 2025, kualitasnya luar biasa dan masih aman. Jadi waktu itu tidak jadi dibongkar, hanya dibersihkan saja,” ungkap Andreas.
Selain itu, Andreas juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan desa mandiri sampah sebagai solusi jangka panjang. Ia menyebut sejumlah desa sudah berhasil mengelola sampah secara mandiri dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain.
“Tadi dari DLH juga menyampaikan ada desa-desa yang sudah mulai mandiri dalam penanganan sampah dan itu bisa menjadi role model. Penanganan sampah tidak hanya bicara armada, tapi dari hulu sampai hilir harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, biaya penanganan sampah yang sudah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat besar sehingga penyelesaian dari tingkat lingkungan menjadi langkah yang lebih efektif.
“Bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah ada aturan bahwa sampah harus selesai di lingkungan. Industri juga harus menyelesaikan sampahnya sendiri dan tidak dibawa keluar,” katanya.
Andreas kembali mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah bencana banjir kembali terjadi.
“Yuk kita bareng-bareng menjaga dan merawat lingkungan yang kita cintai, karena yang bisa merawat lingkungan selain diri kita sendiri siapa lagi,” pungkasnya. (R Cking).
