terbit.id, Sukabumi - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, melaksanakan reses pertama tahun sidang 2026 di Kampung Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi sekaligus sarana edukasi masyarakat terkait kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Puluhan peserta yang terdiri dari kader Posyandu, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat dari Desa Pondokkaso Tonggoh tampak antusias mengikuti reses anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut.
Dalam pemaparannya, Deni Gunawan menjelaskan bahwa reses kali ini merupakan agenda pertama di tahun 2026 yang dilaksanakan selama tiga hari, yakni Rabu hingga Jumat, dengan pola satu desa dalam satu hari.
“Ini agenda reses pertama di tahun 2026. Kita laksanakan dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Satu hari di satu titik desa. Kenapa sekarang hanya tiga titik? Karena kita menyesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran,” ujar Deni.
Ia mengungkapkan, sebelumnya reses dapat dilaksanakan hingga enam titik, namun tahun ini harus disesuaikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang cukup besar.
“Anggaran Kabupaten Sukabumi terkena efisiensi sekitar Rp720 miliar pada Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya juga dirasakan hingga ke desa, di mana Dana Desa mengalami pengurangan menjadi sekitar Rp370 juta lebih,” jelasnya.
Menurut Deni, informasi tersebut penting disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang terjadi dan tidak salah menyalahkan kepala desa maupun anggota dewan.
“Yang terpenting poin reses ini tersampaikan. Masyarakat harus punya pengetahuan, supaya tidak bingung dan kecewa. Jangan sampai semua kesalahan dilimpahkan ke kepala desa atau dewan,” katanya.
Meski demikian, Deni optimistis kondisi anggaran akan kembali stabil pada tahun 2027. Ia menyebut pemerintah pusat memiliki sektor-sektor prioritas yang harus didahulukan pada tahun ini.
“Insya Allah di tahun 2027 akan stabil kembali. Saat ini ada prioritas kebijakan dari pemerintah pusat yang harus didahulukan,” ucapnya.
Selain menyampaikan informasi kebijakan, Deni juga menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Ia mengakui, berkurangnya anggaran berdampak langsung terhadap rencana pembangunan di tahun 2026 dan 2027. Namun, ia berkomitmen untuk berkolaborasi dengan kepala desa melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Apa yang tidak bisa teratasi hari ini, mudah-mudahan bisa dibantu lewat kolaborasi dan pokok-pokok pikiran DPRD. Hak pokir ini saya pergunakan supaya masyarakat tidak terlalu kecewa,” tegasnya.
Deni mencontohkan, usulan pembangunan yang sebelumnya bisa mencakup empat ruas jalan, kini harus disesuaikan menjadi dua ruas terlebih dahulu.
“Yang penting ada dulu. Termasuk jembatan yang menjadi penghubung dua desa, itu sudah kita daftarkan lewat SIPD. Tapi untuk saat ini fokus dulu ke jalan kabupaten agar roda perekonomian berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga aspirasi yang diterima pun beragam, mulai dari jalan lingkungan, pertanian, hingga kebutuhan sosial lainnya.
“Keluhan tiap desa berbeda. Ada yang masalah jalan, pertanian, atau lainnya. Semua kita sesuaikan dengan kondisi geografis wilayahnya,” pungkas Deni.(R.Cking).
