terbit.id, Sukabumi - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang berpotensi memicu banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (13/11/2025).
Leni mengungkapkan bahwa kondisi geografis dan geologis Kabupaten Sukabumi menjadikan wilayah ini sangat rawan bencana. Oleh karena itu, ia menilai perlunya penambahan anggaran kebencanaan agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasca-tanggap bencana, dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
“Menjelang musim hujan, kami mengajak semua pihak untuk bersiap menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi dan merespons kemungkinan banjir bandang dan longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Sukabumi,” ujar Leni.
Fraksi PKS juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan hutan liar, yang selama ini disebut sebagai salah satu faktor pemicu bencana banjir bandang. Menurut Leni, penanganan bencana tidak akan optimal tanpa upaya pencegahan dari akar masalahnya.
Selain itu, Leni menyampaikan aspirasi warga dari dua lokasi terdampak bencana, yakni Kampung Cikondang, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, dan Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Warga di kedua wilayah tersebut dikabarkan masih menempati rumah yang sudah tidak layak huni sehingga membutuhkan relokasi segera ke tempat yang lebih aman.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi atas penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran. Leni menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem manajemen keselamatan daerah.
“Raperda ini merupakan kebijakan strategis untuk membangun sistem manajemen keselamatan yang lebih terstruktur, terpadu, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana,” ujarnya.
Namun, PKS mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan. Leni menekankan pentingnya edukasi, inspeksi rutin, serta penerapan standar keselamatan di bangunan publik dan permukiman.
Ia juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya mitigasi. “Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya. Sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan tim relawan sangat penting untuk memperkuat ketangguhan warga di tingkat lokal,” tambah Leni. (ADV)
