TERBIT.ID, Sukabumi – Belasan emak-emak di Desa Kedaleman menggelar aksi demonstrasi di kantor desa pada Senin (08/09/2025). Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya, dipicu oleh dugaan penggelapan uang pembayaran pajak oleh oknum pegawai desa yang tidak disetorkan ke kantor pajak.
Para demonstran juga menuntut transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggap tidak jelas, mengingat masih banyak jalan desa yang kondisinya rusak parah.
Salah satu warga, Idah Hasanah (27), mengungkapkan kekecewaannya karena Kepala Desa (Kades) tidak pernah berada di tempat saat aksi demonstrasi sebelumnya.
"Ini sudah yang ketiga kalinya. Kades tidak ada saat demo pertama, demo kedua, dan sekarang pun tidak ada," ujarnya.
Meskipun pihak desa berjanji akan bertanggung jawab, Idah menegaskan bahwa warga tetap ingin menempuh jalur hukum.
"Kami merasa dirugikan. Pajak kami digelapkan, sementara jalan desa juga belum semua diperbaiki. Dana ADD juga tidak transparan," keluhnya.
Idah menambahkan bahwa jika tidak ada tindak lanjut dari aparat setempat, warga akan melakukan aksi yang lebih ekstrem, seperti menutup kantor desa.
"Kami akan terus memantau. Jika tidak ada tindak lanjut, mungkin kami akan lebih parah dari ini, kami akan menutup semua kantor desa ini," tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Desa Kedaleman, Asep Komarudin, menyatakan bahwa pihaknya telah menampung semua aspirasi dari masyarakat.
"Sejauh ini kami tampung aspirasi dari masyarakat. Kami, perangkat desa dan BPD, menampung aspirasi dari masyarakat apapun itu bentuknya. Nanti kami akan sampaikan ke Pak Kades, kebetulan Pak Kades sekarang lagi di luar kota selama satu minggu," jelasnya.
Asep menyebutkan ada dua tuntutan utama dari warga, yaitu terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembangunan infrastruktur. Mengenai perbaikan jalan, ia menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik PU Kabupaten untuk jalan kabupaten maupun BPD untuk jalan desa.
"Kami juga sudah membahas upaya pengajuan proposal ke Perkim atau dinas terkait lainnya," tambahnya.
Terkait tuntutan transparansi ADD, Asep mengaku sudah menjelaskan kepada warga secara rinci.
"Alhamdulillah, saya dari hari pertama dan kedua sudah jelaskan berdasarkan kapasitas saya untuk menyampaikan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa untuk langkah selanjutnya, akan dibahas bersama BPD dan perlu diadakan Musyawarah Desa (Musdes).
Mengenai tindak lanjut, Asep berjanji akan ada perbaikan kinerja.
"Kita berbenah untuk mengoreksi kesalahan kita, kelemahan kita di mana. Kita berupaya bersama rekan-rekan untuk memperbaiki cara kerja kita," ungkapnya.
Pihak desa juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPD, pihak kecamatan, dan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.(FKR)
