Massa aksi sempat beradu argumen dengan aparat keamanan yang menghadang, bahkan mencoba memanjat dinding Balai Kota. Namun, tekad mereka tak surut. Akhirnya, para mahasiswa berhasil menerobos masuk dan mengekspresikan kemarahan mereka di jantung pemerintahan Kota Sukabumi.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan lantang menyuarakan kekecewaan mereka. Menurutnya, tuntutan utama mahasiswa adalah mengecam dominasi kelompok tertentu dalam birokrasi dan BUMD di Kota Sukabumi yang diduga kuat berafiliasi dengan Wali Kota.
"Hari ini pantauan dan hasil kajian kami, semua instrumen birokrasi hingga BUMD-BUMD itu dikuasai oleh kelompoknya wali kota," tegas Aris.
Aris juga menyoroti buruknya transparansi dalam pengambilan kebijakan oleh Pemkot Sukabumi. "Dalam memutuskan kebijakan-kebijakan, tidak ada proses transparansi publik, tidak ada proses keterbukaan informasi publik. Bagi kami ini adalah catatan serius," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Aris menuding adanya praktik kolusi dan nepotisme yang merajalela di tubuh Pemkot Sukabumi. Banyaknya posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh kerabat atau orang-orang dekat Wali Kota menjadi sorotan tajam.
"Kami melihat sebagian hari ini orang-orangnya juga, katakanlah Plt Dirut RSUD R Syamsudin SH, sebagai kerabatnya yang merangkap jabatan," ungkapnya.
Para mahasiswa mendesak Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki untuk segera menerapkan meritokrasi dan reformasi birokrasi yang transparan dengan mengadakan open bidding (lelang jabatan terbuka), bukan malah melanjutkan tren buruk pemerintahan lima tahun ke belakang.
"Kami memantau banyak catatan-catatan buruk di lima tahun ke belakang. Dorongan kami adalah meritokrasi dan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi untuk mencapai good government dan clean government yang bersih dari kolusi, nepotisme, dan korupsi," jelas Aris penuh harap.
Wali Kota Absen, Kekecewaan Memuncak
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak lantaran Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki tak kunjung menemui mereka, meskipun aksi serupa sudah berulang kali dilakukan.
"Tidak ada proses komunikasi. Kami tiga kali datang. Wali kota tidak pernah menemui kami. Makanya kami butuh jawaban atas segala tuntutan yang kami hadirkan itu," keluh Aris.
Senada dengan Aris, Bahrul Ulum, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi, menyoroti bagaimana sejumlah jabatan strategis di Pemkot Sukabumi kini dikuasai oleh satu kelompok, yakni Yayasan FKDB milik Wali Kota.
"Pemkot saat ini dikuasai oleh satu kelompok di mana FKDB siapa saja yang menguasai sumber-sumber pemerintahan di posisi-posisi strategis di Kota Sukabumi," jelas Bahrul.
Ia khawatir dominasi ini berdampak negatif pada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, termasuk di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan tanggapan apapun terkait aksi unjuk rasa ini.(FKR)
