terbit.id, Sukabumi - Efisiensi anggaran kembali menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun program pembangunan tahun 2027. Nilai efisiensi yang mencapai sekitar Rp430 miliar atau 10 persen dari anggaran menjadi perhatian DPRD bersama pemerintah daerah agar tidak berdampak terhadap program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah menyelesaikan empat agenda strategis, termasuk persetujuan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) dan penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan empat agenda yang dibahas meliputi pengambilan keputusan Raperda tentang Desa, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, serta tindak lanjut hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2027.
Menurut Budi, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati seluruh agenda tersebut. Beberapa rancangan masih harus disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.
"Jadi mudah-mudahan semua empat Raperda ini telah ditetapkan. Ada beberapa yang harus disampaikan ke gubernur kemudian agar segera menjadi Raperda yang definitif," ujar Budi seusai rapat paripurna.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian utama bukan hanya penyelesaian regulasi, melainkan bagaimana pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Budi mengungkapkan, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027 tidak membawa banyak perubahan. Sebab, kebijakan efisiensi dalam jumlah besar telah diperhitungkan sejak proses penetapan anggaran.
Ia menyebutkan, nilai efisiensi anggaran Kabupaten Sukabumi pada 2027 mencapai sekitar Rp430 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan efisiensi pada 2026 yang mencapai sekitar Rp600 miliar.
"Kalau kemarin 2026 itu kita sekitar Rp600 miliar, sekarang sekitar Rp430 miliar. Sehingga kami benar-benar bersama pemerintah daerah dan bupati merancang APBD 2027 ini bagaimana efisiensi tetap terjadi, tetapi tidak mengurangi program-program kegiatan yang memang untuk kepentingan masyarakat secara umum," tegasnya.
Budi menambahkan, DPRD dan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai APBD. Program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama, meskipun ruang fiskal daerah mengalami tekanan.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Ia mengakui, kemampuan anggaran pada 2027 mengalami tekanan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
"Memang anggaran dari 2026 ke 2027 mengalami penurunan hampir Rp1 triliun. Tapi kita tetap berkomitmen, meskipun ada efisiensi, program tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, kita fokus terhadap kepentingan masyarakat," kata Asep.
Selain menjaga belanja prioritas, Asep juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya memperkuat kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, pemerintah daerah akan kembali mengidentifikasi berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
"Potensi-potensi yang belum dioptimalkan akan lebih kita optimalkan lagi ke depan. Mudah-mudahan ada peluang untuk meningkatkan PAD. Komitmen kita, pendapatan daerah juga harus bisa meningkat," ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, pembahasan Raperda tentang Desa juga menjadi salah satu agenda penting. Regulasi ini mencakup sejumlah ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari mekanisme pemilihan kepala desa, pergantian antarwaktu (PAW), hingga pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Asep berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, perubahan nomenklatur sejumlah perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan urusan tata ruang, juga menjadi bagian dari penyesuaian kelembagaan pemerintah Kabupaten Sukabumi. (R.Cking).

