terbit.id, Sukabumi - Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan tersebut disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi dalam Rapat Paripurna ke-23 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026). Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari pembahasan untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Selain membahas APBD 2027, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M., juga mengagendakan laporan dua Raperda yang memasuki tahap persetujuan bersama.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
PAD dan Ketergantungan Transfer Jadi Sorotan
Dalam pandangan umum yang disampaikan Asri Mulyawati, Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional menyoroti kapasitas fiskal daerah, terutama tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer.
Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pemungutan, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Selain sisi pendapatan, efisiensi belanja, pemenuhan belanja wajib, kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan pembiayaan dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) turut menjadi perhatian.
Dorongan peningkatan PAD juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Bayu Permana. Fraksi ini menekankan bahwa optimalisasi pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan potensi pariwisata, pertambangan, perikanan, dan aset milik pemerintah daerah.
PKB juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan SiLPA dan dana cadangan, penguatan ekonomi desa, serta pengawasan anggaran berdasarkan hasil yang terukur.
Infrastruktur, Pertanian, dan Agroindustri Perlu Terhubung
Persoalan infrastruktur dan pengembangan sektor produktif menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra. Dalam pandangan yang disampaikan Hera Iskandar, fraksi tersebut menekankan perlunya menerjemahkan arah penguatan agroindustri dan pariwisata ke dalam program pembangunan yang konkret.
Catatan itu mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan serta irigasi, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan kelembagaan petani, ketahanan pangan, dan konektivitas antarwilayah.
Gerindra juga menyoroti kualitas pekerjaan infrastruktur, peningkatan PAD, penguatan rantai pasok lokal, serta keterkaitan program pemerintah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui H. Junajan Jajah Nurdiansyah, S.Pd., menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Fraksi tersebut memberikan perhatian pada penguatan ekonomi desa, sektor pertanian dan pariwisata, penataan ruang, perlindungan kawasan sumber air, serta pengelolaan lingkungan. Penetapan prioritas anggaran juga diminta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Pandangan serupa mengenai pentingnya pembangunan yang merata disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui H. Andri Hidayana. Fraksi ini menempatkan APBD 2027 sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Perhatian PPP meliputi penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan keuangan daerah yang terukur serta akuntabel.
Pendidikan, Kesehatan, dan Mitigasi Bencana Tak Luput dari Perhatian
Di luar persoalan ekonomi dan infrastruktur, sejumlah fraksi menyoroti kebutuhan pelayanan publik serta perlindungan masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat melalui Saepulloh, S.E., menekankan pembangunan jalan dan jaringan irigasi dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Fraksi ini juga menyoroti perbaikan gedung sekolah, kesejahteraan guru agama dan guru pendidikan anak usia dini (PAUD), dukungan bagi ketua RT dan RW, serta jaminan kesehatan masyarakat.
Selain itu, struktur belanja daerah, belanja modal, sumber pembiayaan, dan SiLPA menjadi bagian dari perhatian agar alokasi anggaran tetap mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Uden Abdunnatsir, menyoroti kesiapsiagaan Kabupaten Sukabumi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.
Fraksi tersebut juga memberikan perhatian pada penataan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan PAD melalui penguatan kapasitas dan kualitas pelayanan perangkat daerah yang bertugas menghasilkan pendapatan.
Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut prioritas program, jangkauan pelayanan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Dua Raperda Masuk Tahap Persetujuan Bersama
Selain pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027, Rapat Paripurna ke-23 juga membahas dua Raperda lainnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan mengenai Raperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha. Laporan tersebut disampaikan Ketua Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd.
Sementara itu, Komisi III menyampaikan laporan mengenai Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri. Laporan disampaikan anggota Komisi III, Hj. Leni Liawati, S.Si.
Setelah kedua laporan komisi disampaikan, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Sukabumi.
Pandangan Fraksi Jadi Bahan Pembahasan APBD 2027
Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah catatan yang mencakup penguatan PAD, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, pertanian, agroindustri, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, mitigasi bencana, hingga penguatan ekonomi desa dan UMKM.
Fraksi-fraksi juga menekankan perlunya keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, program yang dijalankan, keluaran kegiatan, dan hasil yang dapat diukur.
Catatan tersebut menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menilai kesesuaian antara kemampuan fiskal daerah, kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta target yang hendak dicapai melalui APBD 2027.
Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD 2027 tidak hanya berfokus pada penyusunan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga pada bagaimana anggaran daerah diarahkan untuk menjawab persoalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. (R.Cking).
