terbit.id, Sukabumi - Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan dasar menjadi sejumlah isu utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD sebagai bahan penajaman kebijakan dan prioritas anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Sukabumi di Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M., serta dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, dan tamu undangan lainnya.
Penyampaian jawaban bupati itu merupakan tindak lanjut atas pandangan umum tujuh fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat. Menanggapi pandangan Fraksi Golkar dan PAN, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 tetap mengacu pada RPJMD, RKPD, serta KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
Upaya peningkatan pendapatan direncanakan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, optimalisasi potensi daerah, serta evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Dalam jawabannya, pemerintah menegaskan bahwa “Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, optimalisasi potensi daerah, serta evaluasi kinerja BUMD.”
Selain pendapatan, arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027 juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pemerintah menetapkan tema pembangunan “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas, mulai dari penguatan sektor pertanian, konektivitas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana, hingga pengembangan pariwisata dan rantai pasok produk lokal.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PKB, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi produk pertanian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, penguatan ekonomi desa, serta optimalisasi peran BUMD dan pemanfaatan bonus produksi panas bumi.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja, tetapi harus memastikan setiap anggaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau menerapkan prinsip value for money.
Mitigasi Bencana dan Pelayanan Dasar
Persoalan mitigasi bencana turut mendapat perhatian dalam jawaban terhadap Fraksi PKS. Pemerintah memaparkan langkah kesiapsiagaan melalui pengembangan sistem peringatan dini, yang mencakup lima sensor sesar di lima kecamatan dan lima sirene di dua kecamatan.
Di bidang pelayanan dasar, pemerintah juga menyoroti pemerataan akses kesehatan, keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan yang disesuaikan dengan kondisi kerusakan dan kebutuhan wilayah.
Adapun dalam menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap UMKM, koperasi, BUMDes, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan produk dan tenaga kerja lokal menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan.
Penguatan agroindustri dan pariwisata juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan program dan alokasi anggaran.
Pemerintah turut merespons pandangan Fraksi Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur. Prioritas penanganan jalan dan fasilitas publik akan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah.
Selain infrastruktur, perhatian diberikan terhadap perbaikan sekolah, dukungan bagi guru agama dan pendidikan anak usia dini (PAUD), insentif RT/RW sesuai ketentuan, serta keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Sementara kepada Fraksi PPP, pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan agar berlangsung secara inklusif melalui penguatan pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, pasar tradisional, infrastruktur dasar, dan ekonomi desa.
Pengembangan agroindustri tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengolahan hasil pertanian, standardisasi, sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
Pengawasan Anggaran hingga Bantuan Desa
Selain menentukan prioritas pembangunan, pemerintah menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditegaskan sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi program.
Pemerintah juga akan memperkuat verifikasi dan pendampingan dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, UMKM dan BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.
Dalam jawaban tersebut, pemerintah menekankan bahwa penyusunan APBD 2027 perlu memperhatikan keterkaitan antara target pendapatan, efektivitas belanja, dan manfaat program bagi masyarakat. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai.
Setelah penyampaian jawaban bupati, DPRD Kabupaten Sukabumi akan melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2027 melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait.
Tahap lanjutan tersebut menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mendalami usulan program, menguji prioritas belanja, serta menyesuaikan rencana pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah sebelum mencapai kesepakatan bersama mengenai APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. (R.Cking).
