terbit.id, Sukabumi - Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menekankan pentingnya pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai fondasi memperkuat demokrasi, saat bertemu masyarakat di Aula Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jumat (1/5/2026).
Dalam kegiatan yang turut melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, Heri Gunawan, yang akrab disapa Hergun menyampaikan bahwa pendidikan pemilih tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan.
Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, mandiri, dan rasional. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pilar demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan saat pemilu, tetapi harus berkelanjutan,” ujar Hergun.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Sukabumi, Seni Soniansih, narasumber lokal Endang Kusnadi dan Ujang Mulyana, serta berbagai elemen masyarakat mulai dari relawan hingga tokoh desa.
Dalam pemaparannya, Hergun juga menjelaskan sistem demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai nilai utama dalam pengambilan keputusan. Ia menyinggung peran lembaga negara, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, termasuk lembaga independen yang menopang jalannya demokrasi.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, ia menyoroti dukungan DPR terhadap KPU melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hergun mengungkapkan bahwa anggaran KPU pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp3,4 triliun sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa DPR RI tengah menyusun revisi Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum menuju Pemilu 2029. Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain sistem pemilu legislatif, wacana penghapusan presidential threshold, hingga digitalisasi tahapan pemilu.
Dalam evaluasinya terhadap Pemilu Serentak 2024, Hergun menilai masih terdapat sejumlah tantangan, seperti persoalan teknologi informasi, akurasi data pemilih, distribusi logistik, hingga maraknya praktik politik uang. Ia menyebut, meski pemilu telah berjalan secara prosedural, kualitas demokrasi secara substantif masih perlu ditingkatkan.
Ia menegaskan, pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan literasi politik masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pemilu mendatang. “Kita berharap masyarakat semakin sadar menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab demi masa depan demokrasi Indonesia,” tambahnya.
Hergun mengapresiasi langkah KPU dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang berkelanjutan. Ia optimistis sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dapat meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia serta menyukseskan Pemilu Serentak 2029. (R.Cking).
