Resiko Stunting di Kab Sukabumi Masih Tinggi, BKKBN Jabar Gencar Promosi KIE Program Percepatan Penurun Stunting

Redaksi
Jumat, 08 September 2023 | 20:05 WIB Last Updated 2023-09-08T13:10:27Z

TERBIT.ID I Sukabumi - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat bersama dengan mitra kerjanya dari Komisi IX DPR RI gencar lakukan sosialisasi promosi KIE program percepatan penurun stunting di wilayah khusus, upaya tersebut untuk pencegahan dan menurunkan resiko stunting di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pantauan terbit.id, antusias ratusan warga desa Pondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu mengikuti sosialisasi stunting yang digelar oleh Dewi Asmara anggota DPR-RI komisi lX dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, juga di hadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Deni Gunawan, serta Kepala desa Pondokaso tengah yang digelar di GOR Veto Kampung Kerenceng RT. 01/04 Desa Pondokaso tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Kepada terbit.id, Kepala Perwakilan BKKBN  Provinsi Jawa Barat Fajar Supriadi Sentosa mengatakan, Kalau stunting di Sukabumi masih tinggi rangkingnya 26 terbawah, kalau yang Jawa Barat sebenarnya sudah turun tapi masih tinggi belum standar WHO. 

" Iya sangat optimis karena sosialisasi gencar, pemberian makanan tambahan gencar, perbaikan sarana juga diperbaiki," Jelas Fajar kepda terbit.id, Jumat,(8/9/2023).

Lebih lanjut Fajar, Standar WHO itu 20 tapi udah 20,2 mudah-mudahan masih ada 2 tahun, tahun sekarang dan tahun depan jadi harus 14% di Jawa Barat, mudah-mudahan nanti bisa turun. 

" Bahwa keluarga beresiko stunting di kabupaten Sukabumi masih tinggi yakni 170.137 tersebar di 47 kecamatan," Ungkapnya. 

Dikatakan Fajar, Indikatornya pertama makanan yang harus di makan, makanan bergizi, ibu hamil harus sehat tidak anemia jadi obat tambah darah harus diminum, anak remaja juga harus minum obat tambah darah, anak-anak harus imunisasi lengkap, dan jangan menikah usia muda, Airnya harus bersih, jambannya juga harus layak," Paparnya Fajar. 

Pihaknya berharap, stunting ini harus bersama-sama penanganannya, pertama pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa kemudian masyarakat, kalau masyarakat tidak mau berubah masih menikah usia muda, makannya tidak standar, pemberian ASI tidak sesuai pemberian ASI itu harus 6 bulan kalau 3-4 bulan berhenti kesehatan anak tidak baik jadi intinya penanganannya harus bersama-sama," Imbuhnya. (Rawin Cking). 
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Resiko Stunting di Kab Sukabumi Masih Tinggi, BKKBN Jabar Gencar Promosi KIE Program Percepatan Penurun Stunting

Trending Now

Iklan