terbit.id, Sukabumi - Persoalan perubahan desil yang berdampak terhadap akses bantuan sosial (bansos), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga bantuan pendidikan menjadi salah satu keluhan utama masyarakat yang diserap anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudradjat, dalam kegiatan reses ke-III tahun 2026.
Edi Sudradjat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi faktual warga di lapangan perlu ditelusuri dan diperbaiki melalui mekanisme administrasi yang tepat. Pasalnya, sejumlah warga mengaku kehilangan akses terhadap bantuan yang sebelumnya mereka terima setelah status desilnya berubah.
Hal tersebut disampaikan Edi saat menggelar reses bersama sejumlah kader PAN dari daerah pemilihan (Dapil) II di Resto Rairaka, Jalan Cimalati, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Menurut Edi, persoalan desil bukan sekadar perubahan angka dalam pendataan, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.
“Banyak yang bermasalah, terutama karena datanya mungkin tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Warga yang biasanya menerima bantuan, ketika desilnya lebih tinggi, otomatis tidak mendapatkan bantuan tersebut. Mereka akhirnya mempertanyakan kenapa statusnya bisa berubah,” ujar Edi.
Ia menegaskan, masyarakat yang merasa mengalami ketidaksesuaian data masih memiliki peluang untuk mengajukan perbaikan. Namun, proses tersebut harus didukung bukti dan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan pengakuan secara lisan.
“Masih bisa kita perjuangkan atau kita informasikan ketika fakta dan persyaratan desilnya terpenuhi. Karena bantuan pemerintah itu sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan,” katanya.
Edi menjelaskan, perubahan status desil dapat terjadi setelah proses survei atau pemutakhiran data yang menilai kondisi sosial ekonomi keluarga. Indikator yang diperhatikan antara lain kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, serta status pekerjaan dan kemampuan ekonomi.
Kendati demikian, ia menilai hasil pendataan harus benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi keluarga yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
“Kalau memang ada permasalahan, harus kita lihat lagi fakta dan persyaratannya. Ada proses yang perlu dibenahi, mulai dari prosedur sampai administrasinya. Tidak bisa hanya karena ada pernyataan, lalu semuanya langsung berubah,” tegasnya.
DPRD Dorong Perbaikan Data Desil
Edi mengatakan, persoalan desil tidak hanya ditemukan di satu wilayah, tetapi menjadi keluhan yang muncul di sejumlah daerah. Karena itu, ia menyatakan akan mendorong pembahasan bersama rekan-rekannya di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mencari solusi yang bisa diterapkan.
Menurutnya, penyelarasan data menjadi pekerjaan penting karena selama ini pendataan masyarakat berkaitan dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemerintah pusat ingin menyelaraskan data agar jelas data mana yang menjadi acuan. Tujuannya tentu supaya bantuan tepat sasaran. Karena itu, mekanisme dan administrasinya juga harus dibenahi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak perubahan desil terhadap kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan akses bantuan pendidikan. Menurut Edi, perubahan status desil dapat memengaruhi kelayakan masyarakat dalam menerima sejumlah program pemerintah, sehingga proses verifikasi harus dilakukan secara cermat.
Edi menilai, sistem desil pada dasarnya bermanfaat untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Namun, manfaat tersebut akan optimal apabila data yang digunakan akurat dan mekanisme pembaruannya mudah dipahami masyarakat.
“Desil sebetulnya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan, karena berpengaruh terhadap bantuan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Termasuk juga bantuan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Soroti Kebutuhan Air Bersih dan Infrastruktur
Selain persoalan desil, reses tersebut juga menjadi ruang bagi Edi untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan air bersih, infrastruktur jalan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pendidikan.
Ia menyebutkan, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian warga, terutama setelah menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengalami kekurangan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sektor infrastruktur, Edi menyoroti kondisi jalan lingkungan dan jalan setapak yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada jalan kabupaten, tetapi juga perlu menyentuh akses dasar yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Yang banyak disampaikan masyarakat itu sarana air bersih, infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan jalan setapak. Selain itu, ada juga persoalan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.
Edi berharap, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi, sehingga kebutuhan masyarakat di tingkat desa tidak terabaikan.
Dorong Penambahan SMP dan SMK di Cicurug
Pada sektor pendidikan, Edi turut menyoroti persoalan sistem zonasi atau penerimaan murid baru yang dinilai masih menyulitkan sebagian warga, terutama di wilayah Desa Benda, Kecamatan Cicurug.
Ia mengatakan, keterbatasan pilihan sekolah membuat sejumlah calon siswa harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pendidikan sesuai jenjangnya. Situasi tersebut semakin terasa bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan daerah lain, seperti Cigombong, Kabupaten Bogor.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edi menyebut perlunya penambahan fasilitas pendidikan, khususnya satu unit SMP dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Cicurug.
“Mudah-mudahan ke depan, khususnya di Cicurug, minimal ada penambahan satu SMP dan juga SMK. Sekarang kami sedang mencoba mencari lahan karena pembangunan SMA atau SMK memiliki ketentuan tertentu, termasuk luas lahan yang harus dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan, upaya penambahan sekolah perlu dibarengi koordinasi dan dukungan lintas pihak, termasuk pemerintah daerah, agar persoalan akses pendidikan dapat ditangani secara bertahap.
Melalui reses ke-III ini, Edi berharap seluruh aspirasi yang dihimpun, mulai dari perbaikan data desil, akses bantuan sosial, kebutuhan air bersih, pembangunan jalan lingkungan, hingga pemerataan fasilitas pendidikan, dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah. (R.Cking).
