Health

Pemilihan Calon Sekretaris Dewan Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kepala BKD Pemalang

TERBIT.ID
Sabtu, 25 Desember 2021, 15:50 WIB Last Updated 2021-12-25T08:50:07Z
 

TERBIT ■ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang,  menanggapi serius ancaman boikot Bupati oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang  terkait calon Sekretaris Dewan  (Sekwan).

Saat dikonfirmasi  awak media pada jumat, (24/12/2021), Drs. MA Agung Punto Dewo, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, terkait calon Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD menyatakan harus mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 2014.

"Untuk pengisian jabatan kosong harus melalui proses seleksi. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dijelaskan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama  dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati dengan terlebih dahulu membentuk panita seleksi," katanya.

"Akhirnya ditunjuk panitia seleksinya yang sudah biasa bekerja dengan kita, dan alhamdulillah dari UNS akhirnya membentuk panitia Pansel-nya ada dari pimpinan tinggi akademis UNS dan UPS," imbuhnya.

Drs. MA Agung punto dewo menyampaikan, Tim Pansel ini terdiri dari 5 orang yang di ketuai dari UNS dari akademisi. Merujuk kepada calon Sekwan karena ini yang ramai dibicarakan sampai ada pemberitaan miring terkait pemboikotan Bupati oleh DPRD Kabupaten Pemalang. Yang menganggap Bupati disini tidak pernah  diajak ngomong.

"Padahal, untuk pemilihan calon Sekretaris Dewan atau Sekwan sendiri sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan  melalui Pansel (Panitia Seleksi)," katanya.

Adapun 5 peserta ikut Calon Sekwan tersebut diseliksi  oleh TIM PANSEL dengan diuji secara asesor, fisikotes, dan macam-macam yang dilaksanakan di Solo selama 2 hari, dari 5 orang peserta calon Sekwan oleh Pansel, maka dibuatkan  lagi menjadi 3 (tiga) urutan besar, Nah dari 3 (tiga) besar inilah Pansel mengajukan kepada Bupati, selaku Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK).

"Sesuai aturan yang ada PP 11 tahun 2017, Bupati hasil-hasil itu dilaporkan ke KASN, dan juga dikontsultakisan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Konsultasi yang dimaksud disini meminta pendapat kepada Pimpinan Dewan," jelasnya.

"Karena ini bentuknya Promosi Calon Sekwan, bukan seperti dulu yang bentuknya mutasi jabatan calon sekwan, maka diajukanlah ke 3 (tiga) orang peserta Calon Sekwan tersebut, Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk  dimohon konsultasi atau pendapat harusnya, atau idealnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditanda tangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan  jawaban yang 3 calon Sekwan yang sudah melalui melalui mekanisme," pungkasnya.

■ Himawan


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru